Klinik Dr. Deddy

Klinik Kesehatan Saluran Cerna dan Hati Anak
Buka Senin – Sabtu Pukul 19.00 s/d 21.00 Wib
Apotek Cempaka, Jl. A. Yani No 124 Pekanbaru
Telp. 0761 36603

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Berita Kesehatan

Konsultasi dan Pelatihan Bidang Kesehatan Kerja

E-mail Print PDF
Dr. Sudjoko KUSWADJI MSc(OM) PKK SpOkSelamat Lebaran Maaf Lahir Bathin.
Dr. Sudjoko KUSWADJI MSc(OM) PKK SpOk
========================================================
Berita Baru: Kongres Regional Kesehatan Kerja di Singapura


Yayasan Sudjoko Kuswadji (http://www.yayasansudjokokuswadji.org/) memfokuskan dalam konsultasi dan pelatihan bidang Kesehatan Kerja. Banyak kegiatan yang dilakukan. Silakan simak berita berikut ini:

Pada tanggal 16 September 2008 Pukul 1600-1900 Rapat International Commission on Occupational Health (ICOH) National Secretary di Suntec City Singapura. Selanjutnya diselenggarakan Kongres Asian Conference on Occupational Health (ACOH) 2008 dan Pameran Alat K3 dan Kedokteran. Laporannya ada dalam web: http://www.geocities.com/icoh2008

Rencana kegiatan Yayasan Sudjoko Kuswadji dalam tahun 2009 dapat dilihat di http://www.geocities.com/acara2009

Pelatihan Hiperkes untuk Dokter dan Perawat di Balikpapan 20-24 Oktober 2008 mohon dilihat di http://www.geocities.com/ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it /

Rencana training audiometry di Jakarta 28-29 Oktober 2008 dapat dibaca di: http://www.geocities.com/ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Jika anda berminat dan membutuhkan brosur atau informasi lainnya silakan menghubungi: Atik HP +6281310520490, Ita HP +62 85234106402 Misnawati Telp 0542 7104625, Dewi HP +628119697318, , Dr B Edyono HP +62 811541533.

Terima kasih atas perhatian saudara.
==========================
Current news: Occupational Health Regional Conggress in SIngapore

Dear Sirs/Madame

Sudjoko Kuswadji Foundation (http://www.yayasansudjokokuswadji.org/) is focusing its activity in consulting and training on Occupational Health. Many activities have been carried out. You are invited to see some of the webs below:

On 16 September 2008 from 1600 - 1900 the Chairman of the Foundation joined the meeting of the International Commission on Occupational Health (ICOH) National Secretary di Suntec City Singapore. Afterwards the Asian Conference on Occupational Health (ACOH) 2008 was opened together with an Exhibition of OHS equipment and medical equipment. You can see the report in web: http://www.geocities.com/icoh2008

The master plan of Yayasan Sudjoko Kuswadji in 2009 could be seen in:
http://www.geocities.com/acara2009

Hiperkes training for Doctor and Nurse in Balikpapan 20-24 October 2008 could be seen in:
http://www.geocities.com/ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it /

Audiometry and Hearing Conservation Program in Jakarta 28-29 October 2008 could be seen in:
http://www.geocities.com/ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

If you need further information please contact: Atik HP +6281310520490, Ita HP +62 85234106402 Misnawati Telp 0542 7104625, Dewi HP +628119697318, , Dr B Edyono HP +62 811541533.


Thank you for your attention.
==========================
Salam/Regards,
Dr. Sudjoko KUSWADJI MSc(OM) PKK SpOk
Master of Science in Occupational Medicine, Pakar Kedokteran Keluarga, Spesialis Okupasi
Yayasan Sudjoko Kuswadji
Konsultasi Kesehatan Kerja (Gratis via SMS dan Email)
Jl Puyuh Timur III EG 3 No 1 Bintaro Jaya Sektor 5 Jurang Manggu Timur Tangerang 15222 Banten Indonesia
Telp: +62217343651 Fax: +62217358966 Cell: +628129290059 Mobile Fax: +628129212647
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , HTTP://www.yayasansudjokokuswadji.org/
Last Updated on Tuesday, 06 September 2011 18:11
 

Menkes Serahkan Rancangan Undang-Undang Rumah Sakit

E-mail Print PDF

Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) menyerahkan Rancangan Undang-Undang Rumah Sakit (RUU RS) kepada Pansus RUU Komisi IX DPR RI, Rabu, 2 Juli 2008 di ruang rapat Komisi IX DPR RI untuk dibahas dan disahkan menjadi Undang-undang.

Menkes dalam kata pengantarnya menyatakan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) kedokteran, globalisasi, desentralisasi, serta tuntutan masyarakat akan keterbukaan dan pelayanan kesehatan yang bermutu mengakibatkan semakin kompleksnya pengelolaan rumah sakit. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan pengelolaan rumah sakit. Tujuannya untuk melindungi kepada pasien, warga masyarakat, pemberi pelayanan serta meningkatkan mutu dan kepastian hukum.

Penyusunan dan penetapan Undang-undang tentang Rumah Sakit sangat diperlukan agar tercipta suatu tatanan hukum yang dapat mengarahkan semua kegiatan penyelenggaraan Rumah sakit, memberikan perlindungan kepada pasien, masyarakat, dan sumberdaya manusia di Rumah sakit, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan Rumah sakit, serta terdapatnya kepastian hukum dan perlindungan hukum, baik bagi pemberi pelayanan maupun bagi masyarakat penerima pelayanan kesehatan.

RUU RS yang diserahkan Menkes terdiri dari 15 Bab dan 58 pasal. Bab I mengatur ketentuan umum meliputi definisi dan pengertian-pengertian. Bab II memuat azas penyelenggaraan rumah sakit yang dilandaskan pada azas Pancasila, dan didasarkan pada nilai kemanusiaan, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien serta fungsi sosial. Bab III mengatur tentang tugas dan fungsi rumah sakit. Bab IV mengatur tentang tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah antara lain meliputi penyediaan rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, jaminan pembiayaan bagi orang miskin dan tidak mampu, perlindungan kepada pemberi pelayanan kesehatan maupun masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan.

Untuk Bab V mengatur persyaratan rumah sakit yang meliputi lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, persyaratan kefarmasian dan peralatan yang diperlukan. Bab VI mengatur jenis dan klasifikasi rumah sakit. Bab VII memuat pengaturan tentang perizinan. BAB VIII mengatur tentang kewajiban dan hak rumah sakit maupun pasien. Bab IX tentang pengaturan penyelenggaraan rumah sakit. Bab X pengaturan tentang pembiayaan rumah sakit, anggaran pemerintah, subsidi pemerintah atau sumber lainnya. Bab XI pengaturan tentang kewajiban melakukan pencatatan dan pelaporan melalui penerapan suatu sistem informasi manajemen Rumah sakit (SIMRS). Bab XII pengaturan tentang pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit. Bab XIII tentang ketentuan pidana dan Bab XIV pengaturan ketentuan peralihan. Bab XV ketentuan penutup.

Menanggapi penyerahan RUU RS oleh Menkes, disambut gembira dan disetujui oleh semua fraksi di Komisi IX (Golkar, PDIP, PPP, PAN, Demokrat, PKS, PBR, PKB, PDS, dan PBPD) untuk dilakukan pembahasan selanjutnya. Semua fraksi menyatakan siap untuk membahas RUU RS ini.

Pandangan terhadap RUU RS dari semua fraksi antara lain dikemukan dari fraksi Golongan Karya (Golkar) disampaikan oleh Dra. Maryamah Nugraha. Fraksi partai Golkar berpendapat seyogyanya peraturan di dalam UU RS mencakup prioritas pada perlindungan pasien. Kedudukan RS diatur dengan mempertimbangkan RS sebagai institusi yang dipengaruhi oleh mekanisme pasar, perilaku masyarakat dan lingkungan ekonomi secara alamiah. Sehingga didalam pengaturan tersebut, diantara RS swasta dan RS milik pemerintah saling melengkapi dengan hak dan kewajiban masing-masing. Fraksi partai Golkar memandang perlu dilakukan sosialisasi, sehingga pada saat diundangkan sudah dipahami secara luas oleh seluruh komponen bangsa. Hal ini dipandang perlu mengingat berapa banyak hal baru yang perlu dapat pemahaman banyak pihak, khususnya penegak hukum dalam mengimplementasikan norma-norma dalam UU.

Selain itu, fraksi PDIP disampaikan oleh Elva Hartati mengusulkan agar ada keseimbangan antara RS pemerintah dan swasta yang dijabarkan menjadi 3 hal. Pertama, RS pemerintah harus sebesar-besarnya mengemban fungsi sosial, dan tidak ada keinginan untuk mencari keuntungan. Untuk itu, RS pemerintah diprioritaskan bagi orang tidak mampu/menengah kebawah. Selayaknya RS pemerintah tidak membeda-bedakan fasilitas untuk pelayanan orang miskin dan orang mampu. Artinya tidak ada perbedaan kelas dari status sosial. Kedua, RS swasta didirikan oleh korporasi atau perseorangan yang tujuannya adalah mencari keuntungan, tetapi diberikan kewajiban untuk menyisihkan sebagian kecil keuntungannya untuk melayani orang miskin. Ketiga, perlindungan terhadap pasien. Pasien perlu mendapat perlindungan, RS tidak boleh menolak pasien dalam keadaan darurat apapun. Pasien perlu mendapakan informasi mengenai penyakit, biaya dan seluruh aspek yang menyangkut kesehatan. Fasilitas RS harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pemerintah pusat dan daerah. Perlu diatur standar pelayanan medik sehingga pasien tidak mengalami kelebihan tindakan dan kelebihan biaya.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon/faks: 5223002 dan 52921669, atau alamat e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
 

Hari Bakti Dokter Indonesia

E-mail Print PDF
 Puncak Acara Hari Bakti Dokter Indonesia, 28 Mei 2008

Oleh : Pusdalin-IDI 

   Siaran Pers Ikatan Dokter Indonesia

Pada Puncak Acara Hari Bakti Dokter Indonesia

Jakarta, 28 Mei 2008




”Puncak Acara Hari Bakti Dokter Indonesia dalam rangka Seabad Kebangkitan Nasional dan Seabad Kiprah Dokter Indonesia” merupakan rangkaian acara yang berawal dari hasil audiensi PB IDI kepada Bapak Presiden tanggal 20 Juni 2007, yang salah satu hasilnya  adalah rencana kami memperingati secara khusus seabad kebangkitan nasional yang sekaligus melekat erat di dalamnya seabad kiprah dokter Indonesia; melalui kerangka pikir untuk memanfaatkan momentum tersebut sebagai upaya merevitalisasi peran dokter Indonesia agar kembali berperan, tidak hanya sebagai agent of treatment,  namun juga sebagai agent of social change dan agent of development. Karena pada hakekatnya, ketiga peran atau ”TRIAS PERAN” tersebut merupakan warisan luhur para dokter pendahulu di era Budi Utomo yang telah menempatkan peran strategis dokter
Indonesia dalam konteks kebangsaan. 

Program ini dimulai pada Bulan Juni 2007. Kegiatan yang dilaksanakan dibagi dalam 2 kelompok kegiatan: 1) Kelompok Kegiatan Internal: Pengkajian Wawasan Profesional-Cendekia; dan 2) Kelompok Kegiatan Eksternal, bersifat Konkrit Operasional.

Kelompok kegiatan pengkajian wawasan profesional-cendikia bertujuan untuk membaca permasalahan yang  berkembang di masyarakat sebagai penguatan atas keberadaan perlunya revitalisasi TRIAS-PERAN dokter Indonesia. Terdapat sembilan topik utama yang didiskusikan, a.l, tentang: sehat sakitnya sebuah bangsa, trend biaya pendidikan kedokteran yang relatif mahal dewasa ini, konsep sehat yang murah dengan prinsip kendali biaya dan kendali mutu, dan perlunya membangun kesetiakawanan kesehatan.

Untuk Kelompok ”Kegiatan-Eksternal-Konkrit-Operasional” meliputi sembilan kegiatan utama, a.l.: Penerbitan Film Dokumenter dan Pencanangan Gerakan Dokter Untuk Bangsa; KAWAN IDI; Dokter Kecil Award ; Mobile Clinic IDI untuk Kaum Papa dan kegiatan Bakti IDI yang direncanakan sepanjang tahun 2008; Expo atas Achievement 100 Tahun Dunia Kedokteran Indonesia (berlangsung besok, 29 Mei Sampai 1 Juni di Jakarta Convention Centre); Penerbitan Buku Indonesian Caring Physician; dan Hari Bakti Dokter Indonesia 21 Mei 2008.

Semua rangkaian kegiatan di atas terbingkai dalam kerangka pikir Gerakan Dokter Untuk Bangsa, yaitu gerakan yang menghimpun dan mengerahkan segenap potensi dokter dan potensi masyarakat untuk menyehatkan bangsa. Gerakan ini sudah dideklarasikan pada saat HUT IDI ke 59, 24 Oktober 2007 di tempat lahirnya Budi Utomo di eks-Gedung STOVIA.

Beberapa kegiatan yang sudah dijalankan terkait dengan gerakan yang menghimpun potensi masyarakat, yaitu KAWAN IDI dan Dokter Kecil Award. Gerakan ini

KAWAN IDI merupakan akronim dari Kemah Relawan IDI, adalah program pembekalan kerelawanan yang melibatkan masyarakat non-kesehatan agar memiliki ketanggapan medis yang dibutuhkan bila terjadi bencana. Kegiatan ini diselenggarakan di Bontang tanggal 18-20 Januari 2008. Program ini merupakan upaya untuk memantapkan jaring relawan di bawah koordinasi IDI, mulai dari NAD sampai ke Papua.

Dokter Kecil Award merupakan program pengenalan sejak dini kepada anak-anak agar mengenal jatidiri dokter Indonesia yang sesungguhnya. Tujuan program ini agar dokter-dokter kecil dapat menjadi contoh berperilaku hidup sehat dan peduli lingkungan. Rangkaian program ini berlangsung dari Februari sampai Mei 2008 diakhiri dengan grand final yang berhasil memilih finalis Dokter Kecil Award. Para finalis tersebut hadir di sini. Pemenang award-1, Karisa dari SDN Pondok Labu 11 dan pemenang award-2 Annisa dari SD Global.

Program nyata, terkait dengan gerakan menghimpun potensi dokter untuk menyehatkan bangsa difokuskan pada  upaya,  mengingatkan kembali dokter-dokter  Indonesia bahwa sehatnya sebuah bangsa bukan hanya sekadar sehat fisik namun juga harus meliputi sehat mental dan sosial. Fokus ini sesuai dengan definisi sehat dari WHO.

Gerakan untuk menghimpun potensi dokter berpijak pada konsep revitalisasi ”TRIAS-PERAN” dokter Indonesia. Kaitannya dengan hal tersebut IDI meluncurkan buku Indonesian Caring Physician yang pada hakekatnya merekam aktivitas dokter-dokter  Indonesia yang mendekati TRIAS-PERAN tersebut.

Buku Indonesian Caring Physician ini memuat 112 figur dokter peduli, diseleksi dari seluruh anggota IDI melalui mekanisme pengusulan yang dilakukan 31 IDI-Provinsi, 343 IDI Kabupaten-Kota, 70 Pengurus Pusat Perhimpunan dokter Spesialis dan Seminat di bawah lingkungan  IDI. Diharapkan dengan adanya buku ini, proses untuk merevitalisasi peran dokter dapat semakin diperkuat, hal ini mengingat dari dokter-dokter peduli tersebut, telah diseleksi lebih lanjut oleh Majelis Kehormatan Etika Kedokteran, dan terpilih 3 figur dokter yang diharapkan dapat menjadi role model dalam menjalankan Trias Peran dokter Indonesia.

Gerakan dokter untuk bangsa dalam kaitannya dengan upaya merevitalisasi peran dokter membutuhkan upaya jangka panjang dan hanya akan terjadi di dalam sistem yang memungkinkan untuk itu. Para professional di dalam lingkungan IDI berupaya secara terus menerus untuk mengusulkan sistem yang sesuai untuk itu.

Sistem itu adalah sistem pelayanan kesehatan dan kedokteran terpadu, yang berbasis sistem pembiayaan asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib bagi seluruh warga negara. Yang mampu diwajibkan membayar sendiri dan yang tidak mampu premi asuransinya disubsidi oleh negara. Melalui keterpaduan dengan sistem pelayanan kedokteran berbasis pendekatan keluarga yang ditunjang sistem peningkatan kompetensi dokter, kami yakin profesi kedokteran saat ini dan mendatang akan mampu memberikan kontribusi lebih besar dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang lebih sehat, bangsa yang lebih kuat dan bangsa yang lebih terhormat.

Aktivitas di dalam Hari Bakti Dokter Indonesia yang untuk pertama kalinya dilaksanakan pada tahun 2008 ini adalah menghimbau dokter-dokter seluruh Indonesia pada hari tersebut untuk membebaskan atau mengumpulkan jasa konsultasi mediknya untuk disumbangkan kepada masyarakat yang tidak mampu. Aktivitas ini dilatarbelakangi oleh situasi aktual masyarakat saat ini yang membutuhkan solidaritas, empati dan rasa kesetiakawanan dari setiap elemen  bangsa.

Dengan asumsi kejadian penyakit yang selalu ada sekitar 10-15% per bulan dari total penduduk Indonesia, artinya setiap bulan ada 22 juta sampai 33 juta rakyat sakit. Atau perharinya sekitar 750 ribu sampai 1,1 juta rakyat sakit. Dengan asumsi 30%  membutuhkan pelayanan kedokteran, yaitu sekitar 250 ribu sampai 360 ribu pasien, dengan biaya konsultasi rata-rata 25 ribu rupiah, maka kontribusi dokter untuk dapat mengurangi beban atau membantu masyarakat pada hari itu setara dengan 6,25 M sampai 9 M .

Mudah-mudahan dengan penetapan Hari Bakti ini, secara bertahap dari tahun ke tahun semua dokter akan lebih terlibat di dalamnya sehingga menjadi tradisi yang baik dan budaya yang mulia.


Ketua Umum PB IDI
DR. Dr. Fachmi Idris, M.Kes 





Redaksi Idionline




 

 


Endoskopi Saluran Cerna